SAMARINDA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), TPID secara konsisten melakukan intervensi pasar guna memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengungkapkan bahwa sepanjang Desember 2025 telah dilaksanakan 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
“Selain GPM, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus digencarkan sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).
Koordinasi TPID Diperkuat Lewat Rapat Tingkat Tinggi
Tidak hanya melalui aksi lapangan, TPID di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Timur juga memperkuat pengendalian inflasi melalui komunikasi dan koordinasi strategis. Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan tujuh kali High Level Meeting (HLM) di berbagai kabupaten dan kota.
Rangkaian HLM dilaksanakan di:
-
Kabupaten Berau (4 Desember 2025),
-
Kota Samarinda (9 Desember 2025),
-
Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025),
-
Kota Bontang (17 Desember 2025),
-
Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025),
-
Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025),
-
Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi tekanan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Bumi Etam.
Strategi 4K Jadi Pegangan Pengendalian Inflasi
Ke depan, TPID Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi. Seluruh kebijakan tetap berpedoman pada Strategi 4K, yakni:
-
Keterjangkauan Harga,
-
Ketersediaan Pasokan,
-
Kelancaran Distribusi, dan
-
Komunikasi Efektif.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi Kalimantan Timur tetap rendah dan stabil, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. / Pemprov
