SAMARINDA – Kasus penipuan berkedok aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kembali mengemuka di Kalimantan Timur. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan kehilangan dana hingga Rp150 juta setelah menjadi korban oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim.
Fakta tersebut diungkapkan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, saat sosialisasi dan aktivasi IKD hasil kolaborasi Disdukcapil dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, di Aula II BPSDM Kaltim, Rabu (14/1/2026).
“Perlu saya tegaskan, Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi masyarakat melalui WhatsApp maupun telepon. Baru-baru ini, seorang ASN kehilangan tabungan Rp150 juta akibat aktivasi IKD dari pihak tidak bertanggung jawab. Bahkan, ada juga oknum anggota kepolisian yang kehilangan hingga Rp500 juta,” ungkap Vincentius.
Ia menegaskan, modus penipuan digital menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Padahal, pemerintah menargetkan 30 persen penduduk telah mengaktifkan IKD, sementara realisasi di Kalimantan Timur baru mencapai 7,24 persen.
“Padahal IKD sangat penting untuk mempermudah akses layanan publik dan meningkatkan keamanan data kependudukan,” ujarnya.
Vincentius mencontohkan, di Kota Balikpapan aktivasi IKD telah menjadi syarat pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sementara di Kota Samarinda, ke depan IKD direncanakan menjadi prasyarat pembayaran retribusi air minum melalui PDAM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Di sisi lain, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menyatakan sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh elemen di lingkungan BPSDM memahami cara aktivasi IKD yang benar dan aman.
“Kami secara khusus meminta agar seluruh ASN, termasuk petugas keamanan dan tenaga kebersihan, bisa memiliki dan mengaktifkan IKD melalui jalur resmi,” ujarnya.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari peserta. Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, menilai kolaborasi ini sangat membantu ASN di tengah maraknya penipuan digital.
“Atas nama rekan-rekan ASN, kami mengapresiasi langkah BPSDM dan Disdukcapil. Ini penting agar ASN tidak menjadi korban penipuan serupa,” katanya.
BPSDM Kaltim menyediakan empat meja layanan khusus aktivasi dan konsultasi IKD. Antusiasme peserta terlihat dari antrean panjang ASN yang ingin memastikan proses aktivasi dilakukan secara aman dan resmi. / Pemprov
