BALIKPAPAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Balikpapan sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Nurlena Rahmad Mas’ud, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memastikan program Posyandu berjalan efektif meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Dengan pelantikan pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kota Balikpapan masa bakti 2025–2030, oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (14/1/2026).
Ia berharap sinergitas antara PKK dan Tim Pembina Posyandu yang sebagian besar OPD-OPD terkait bisa benar-benar terjalin sehingga program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kota bisa diimplementasikan langsung di masyarakat.
Nurlena menjelaskan, keterlibatan OPD dalam struktur keanggotaan TP PKK dan Tim Pembina Posyandu merupakan strategi efisiensi anggaran. “Anggaran PKK memang sangat terbatas. Kami memilih unsur OPD untuk masuk ke Tim Pembina Posyandu yang berkolaborasi dengan PKK, sehingga program dapat disinergikan dengan anggaran dan kebijakan masing-masing dinas,” jelasnya.
Dalam struktur Posyandu, enam sektor utama dilibatkan, mulai dari Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Sosial, Pertanahan dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Kesehatan hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
Menurut Nurlena, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar program prioritas, terutama di bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga, dapat berjalan optimal.
Tahun 2026, Nurlena menyadari tantangan efisiensi anggaran menjadi perhatian serius. Namun, dengan menyatukan program OPD dan Posyandu, ia optimistis program dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Balikpapan.
“Setiap OPD punya anggaran. Di situlah kita satukan agar program OPD sejalan dengan program Posyandu. Kolaborasi ini menjadi strategi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya
