NUSANTARA — Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan membangun kota masa depan yang modern, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan prinsip keberlanjutan, Komisi VI DPR RI meninjau langsung progres Pembangunan Tahap II IKN, Kamis (29/1/2026).
“Kami ingin memastikan kesiapan di lapangan secara faktual. Ini proyek sangat besar sehingga pengelolaannya harus matang, mulai dari mutu pembangunan, mitigasi risiko, hingga aspek keuangan dan pembiayaan,” ujar Anggia.
Politisi Fraksi PKB ini menilai pembangunan IKN merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan wilayah sekaligus peningkatan daya saing nasional. Konsep kota yang menyatu dengan alam juga dinilai sejalan dengan isu global terkait pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, kesiapan IKN tidak hanya diukur dari keberadaan gedung perkantoran, tetapi juga mencakup kelayakan hunian, kesiapan infrastruktur, kualitas bangunan, pengelolaan risiko, serta komunikasi dengan masyarakat.
Anggia juga menyoroti keterlibatan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan IKN. Karena itu, aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fokus utama pengawasan Komisi VI DPR.
“Pengelolaan risiko tidak hanya terkait kondisi alam dan teknis pembangunan, tetapi juga risiko keuangan dan pembiayaan. Mengingat banyaknya BUMN yang terlibat, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi progres pembangunan yang dilakukan Otorita IKN bersama BUMN dan para pemangku kepentingan. Mereka berharap sinergi seluruh pihak dapat memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, transparan, berkelanjutan, serta memberi manfaat nyata bagi pemerataan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan IKN mengusung tiga pilar utama. Pertama, sebagai Forest City, dengan maksimal 40 persen kawasan terbangun dan 60 persen tetap menjadi ruang terbuka hijau.
Kedua, sebagai Sponge City, dengan pembangunan 30 embung yang akan ditambah 24 embung lagi. “Presiden Prabowo mengarahkan embung ini tidak hanya untuk konservasi air, tetapi juga sebagai sumber air baku pemadam kebakaran,” jelas Basuki.
Ketiga, sebagai Smart City, yakni memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan seluruh infrastruktur dan layanan kota.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh Komisi VI DPR RI serta kunjungan Presiden Prabowo sebelumnya. Ini bukti bahwa pembangunan IKN terus berlanjut. Jadi jika ada yang mengatakan IKN terhenti, itu tidak benar,” tegas Basuki. (Ayu/rdn/DPR)
