NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran untuk memastikan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (9/1/2026).
Pembekalan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 yang ditetapkan sebagai mesin utama pembangunan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh unit kerja agar pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Saat ini Otorita IKN terbagi dalam enam satuan kerja (satker) dengan dukungan 24 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar seluruh program dan kegiatan berjalan searah,” ujar Basuki, dikutip kaltiminsert.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI untuk memperkuat tata kelola anggaran sekaligus mempercepat penyerapan APBN di setiap kementerian dan lembaga.
“Kami melaksanakan perintah Menteri Keuangan agar dilakukan pelatihan pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran. Pengelolaan APBN K/L akan dimonitor secara ketat agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat manfaat,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, yang memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“APBN bukan tujuan, melainkan alat (tools) untuk mencapai tujuan bernegara. APBN memiliki enam fungsi utama, yakni fungsi legitimasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” jelas Tri.
Ia menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk mendukung delapan agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, antara lain ketahanan pangan dan energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.
“Delapan prioritas Presiden menjadi mesin pembangunan nasional. Fokus kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sekaligus mewujudkan agenda Asta Cita,” ujarnya.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan kebijakan anggaran ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya menghadirkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan Nusantara sebagai fondasi ibu kota masa depan Indonesia. ***
