SWISS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat mutlak terciptanya iklim investasi yang sehat. Hal itu disampaikannya dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang berinvestasi di negara yang tidak taat hukum,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam memerangi korupsi. Sejak awal masa jabatannya pada 2025, pemerintah disebut secara terbuka menghadapi praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor ekonomi.
“Kami bertekad memerangi korupsi secara langsung. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” ujarnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyita sekitar empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut praktik tersebut sebagai “ekonomi keserakahan” yang merusak keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan pendekatan penegakan hukum yang konsisten, Presiden menyebut hasil nyata mulai terlihat, termasuk turunnya angka kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. Misi saya adalah membuat rakyat Indonesia yang paling miskin tersenyum,” tandasnya.
Pidato tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia terbuka bagi investasi global, dengan satu syarat mutlak: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. / Setneg
