NUSANTARA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan kesiapan lembaganya untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pembangunan kawasan legislatif dinyatakan siap digunakan. Hal itu disampaikan seusai meninjau perkembangan pembangunan di IKN pada Senin (20/4).
Muzani menyampaikan bahwa progres pembangunan menunjukkan percepatan signifikan dibanding kunjungan terakhir pada akhir 2024. Ia menilai sejumlah fasilitas pemerintahan telah memasuki tahap penyelesaian, termasuk kawasan perkantoran, fasilitas ibadah, dan infrastruktur dasar yang dikerjakan Otorita IKN.
Menurut dia, pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif telah mendapat persetujuan pemerintah dan mulai memasuki tahap pengerjaan. Kehadiran ketiga cabang kekuasaan di IKN dinilai penting untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan utuh dan saling terhubung.
“Kami melihat progres yang sangat cepat. Begitu kawasan legislatif siap digunakan, MPR akan mulai berkantor di IKN,” kata Muzani dalam keterangan yang dikutip dari sejumlah pemberitaan nasional.
Ia menjelaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi faktor penting agar pemindahan pusat pemerintahan dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, kesiapan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan utilitas, dan konektivitas transportasi akan menentukan kelancaran operasional lembaga negara di ibu kota baru.
Dalam kunjungan tersebut, Muzani juga menerima paparan dari Otorita IKN mengenai rencana percepatan pembangunan hingga 2028. Paparan itu mencakup penyelesaian kawasan inti pemerintahan, pengembangan bandara, serta penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara dan petugas pendukung.
Selain meninjau kawasan legislatif, rombongan MPR turut melihat progres pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah fasilitas pendukung lain, termasuk area pelayanan publik dan ruang terbuka, menjadi bagian dari agenda peninjauan.
Muzani menilai percepatan pembangunan yang berlangsung menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang lengkap. Ia berharap konsistensi pengerjaan dapat dijaga agar target operasional penuh pada 2028 dapat tercapai.
Pemerintah menargetkan pemindahan bertahap lembaga negara dilakukan seiring penyelesaian fasilitas pemerintahan. Tahapan tersebut mencakup penyiapan gedung kementerian, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk aktivitas pemerintahan sehari‑hari.
MPR, kata Muzani, akan menyesuaikan diri dengan jadwal pembangunan yang ditetapkan pemerintah. “Kami siap mengikuti tahapan yang sudah direncanakan. Yang terpenting, fasilitas yang dibutuhkan lembaga negara tersedia dan dapat digunakan secara optimal,” ujarnya
